Kebenaran

DALAM pengertiannya yang sederhana, "kebenaran" adalah keadaan yang cocok dengan keadaan sesungguhnya. Sesuatu yang terpatri sebagai kebenaran dalam benak dan kesadaran umat manusia adalah kebenaran yang bisa terkonfirmasikan dengan keadaan yang sesungguhnya.
Bagaimana kebenaran terkonstruksi atau tercipta dalam dunia filsafat? Bagaimana dalam dinamika kehidupan abad XXI pola kerja filsafat mampu mendasari terciptanya kebenaran yang hakiki? Mengapa di masa-masa lalu filsafat turut serta mengiring lahirnya kebenaran-kebenaran otoriter?

Oleh Anwari WMK

Pemaparan secara sederhana berikut ini merupakan salah satu jawabannya.

DARI SEJAK ERA ARISTOTELES HINGGA ERA IMMANUEL KANT

Kebenaran tidak bersifat otoriter. Sebab, kebenaran merupakan hasil konstruksi subyek individual yang kemudian diapresiasi masyarakat luas untuk kemudian berkedudukan sebagai kebenaran umum.

Kebenaran hasil temuan atau elaborasi subyek individual tersebut secara metodologis dinegosiasikan ke tengah kancah kehidupan masyarakat.

Kebenaran dikonstruksi berdasarkan konsensus, sementara konsensus dirajut berlandaskan interelasi dan komunikasi antarsubyek.

Secara keseluruhan, kebenaran dielaborasi berdasarkan upaya penelisikan secara kolektif dalam dinamika masyarakat.

DARI SEJAK IMMANUEL KANT HINGGA G.W.F HEGEL

Terbentuk konstruksi umum kebenaran yang lalu diperlakukan sebagai aksioma dan atau ideologi.

Subyek-subyek yang mendaku atau yang merasa paling berkesadaran justru menentukan secara semana-mena terbentuknya paham dan pengertian kebenaran pada diri orang lain, pada masyarakat, pada bangsa, dan bahkan pada dunia.

Dari sini muncul persoalan: Proyek pencerahan dan modernisasi sepenuhnya menutup dialog dan mengamputasi pertukaran diskursus, sehingga konstruksi kebenaran berwatak otoriter.

Subyek yang merasa paling berkesadaran lantas mendikte perguliran modernisme dan munculnya "industri kesadaran" seperti pers, radio, televisi dan film.

Dinamika keilmuan diwarnai oleh pendekatan Eurosentris yang otoriter.

Nihilisme eksistensial lalu mencuat ke permukaan sebagai kekuatan koreksi terhadap konstruksi kebenaran yang berwatak otoriter.

KEMBALINYA KONSENSUS?

Pada abad XXI kini ada kebutuhan yang sangat besar agar kebenaran bermula dari konsensus argumentatif secara bermartabat yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Kerangka filosofis yang mendasari konsensus tersebut adalah sebagai berikut:

Subyek yang berinteraksi dengan subyek lain tunduk patuh pada cita-cita bersama merawat dan menjunjung tinggi kemerdekaan setiap individu manusia.

Hubungan antar-subyek sepenuhnya digaransi oleh berbagai pranata agar hubungan antar-subyek itu benar-benar bersifat rasional, bebas tekanan, tanpa paksaan dan steril dari kekerasan.

Mengingat konsensus merupakan sesuatu yang niscaya, maka tindakan rasional memberi ruang kepada setiap individu mengemukakan pendapat-pendapatnya yang bermakna.

Terutama berpijak pada aspek sosio-linguistik, maka setiap subyek terus-menerus belajar memahami, merasakan, serta berempati terhadap keberadaan subyek lain dalam realitas hidup kolektif, meski ternyata subyek lain tersebut membawa latar belakang sosio-kultural yang berbeda.

Mengingat setiap interaksi berhubungan dengan konsensus, maka niscaya bagi setiap konsensus melahirkan kebenaran yang hakiki.

Masing-masing subyek diberi ruang yang setara untuk mengemukakan pandangan-pandangannya yang bermartabat menurut kerangka filosofi dan sistem nilai masing-masing subyek yang tengah berinteraksi.

Kebenaran hakiki yang digali dari konsensus itulah yang kemudian ditransformasikan menjadi sistem politik dan sistem ekonomi untuk tegak wujudnya keadilan.

Sungguh, kebutuhan terhadap konsensus kini merupakan conditio sine quonon, kondisi yang tak terelakkan. Bila konsensus sebagai prasyarat terbentuknya kebenaran gagal diwujudkan melalui relasi intersubyektivitas, maka abad XXI bakal terus diwarnai oleh intoleransi dan penindasan kaum minoritas, serta penistaan kelompok-kelompok marginal.[]